BAYANGKANLAH dalam kegelapan malam, seorang lelaki setengah baya dibantai sekelompok massa tanpa alasan jelas. Kemudian kelompok lainnya membakar rumah si teraniaya. Wusssh, rumah ludes termakan jilatan jago merah. Cukupkah? Ternyata belum. Gerombolan itu lalu melempar tubuh korbannya ke dalam api yang membara hingga hangus terpanggang. Keluarga korban yang tercekam ketakutan mengungsi ke kantor polisi di ibukota kecamatan. Penyebab amuk hanya soal yang sepele, si lelaki setengah baya diduga menguasai ilmu hitam. Sepintas kasus tadi seolah-olah terjadi di negeri antah-berantah, atau hanya ada dalam sinema-sinema horor yang marak belakangan ditayangkan berbagai media TV. Padahal kejadian tadi berlangsung di sekitar kita.
Dapatkah kita terima dengan nalar sehat bahwa peristiwa tadi terjadi di pulau Bali di era kemajuan teknologi dan informasi global dewasa ini? Terlalu banyak orang mungkin sulit percaya terhadap kasus-kasus kekerasan yang bertaburan di Bali pada waktu dekade terakhir. Bali dalam memori kolektif penduduk bumi terlanjur dikenal hanya pada tataran citra positif; pulau yang damai, aman, tentram, serta nyaman untuk dikunjungi. Di pulau yang tak pernah sepi dari aktifitas upacara ini seakan peristiwa kekerasan bersembunyi di kolong waktu. Tak pernah berani unjuk ke permukaan. Namun kenyataan yang terpampang ternyata jauh panggang dari api.
Sepanjang tahun 1997-2003 saja, sekurang-kurangnya tercatat 88 kasus kekerasan massa yang meletup di berbagai wilayah di Bali (lihat tabel Kekerasan Massa di Bali tahun 1997-2003). Data yang dikumpulkan ini belum termasuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup domestik rumah tangga, semisal pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dsb.nya. juga tidak dihitung kekerasan ‘kecil-kecil’ yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, semisal perampokan, penjambretan, perkelahian, pemerasan, dsb.nya.
Kasus-kasus yang mencuat umumnya memang diwarnai oleh urusan adat yang kental. Berbagai simbol dan idiom adat pun diusung, semacam penggunaan kulkul adat, kesepakatan tirani mayoritas (briuk siu), dan legitimasi institusi desa adat. Orang Bali seperti dilanda euforia komunalisme saat melakukan pengeroyokan massa terhadap warganya sendiri. Puluhan rumah ludes dibakar, berbagai fasilitas umum poranda, kekerabatan antar nyama-braya pun koyak. Kasus terakhir adalah peristiwa bentrok antar pendukung dua partai besar hingga menewaskan dua orang kakak-beradik, Putu Segara dan Agustana yang kebetulan adalah pendukung salah satu parpol, di desa Petandakan, Buleleng..
Beragam memang faktor-faktor penyebab konflik di Bali dalam rentang enam tahun terakhir. Namun sebagian besar berlatar belakang dendam pribadi atau kelompok dan latar belakang politik. Dari seluruh kasus yang terdeteksi faktor penyebab mendasar (selanjutnya disebut akar konflik-Red) terbanyak (ranking 1-4) bersumber dari masalah dendam (15,9%), politik (15,9%), penghasutan dan salah paham (12,5%), dan ayahan desa; kesepekang (11,4%). Beberapa kasus terjadi di suatu lokasi secara berulang-ulang, misalnya di desa Jehem (Bangli), Culik(Karangasem), maupun Banjar (Buleleng). Berulangnya kasus yang berlatar-belakang mirip dengan peristiwa sebelumnya sekurang-kurangnya disebabkan oleh dua hal: pertama, konflik yang terjadi hanya diselesaikan dengan ritual atau upacara tertentu saja, seperti guru piduka di pura kahyangan tiga (penyelesaian niskala), tanpa dilanjutkan dengan upaya rekonsiliasi konflik memadai. Sehingga dalam realitas (skala) konflik masih menyisakan bara yang setiap saat siap menyala. Dengan kata lain konflik tidak terselesaikan dengan tuntas.
Kedua, penyelesaian konflik hanya berlangsung di tingkat elite kelompok yang bertikai, biasanya dengan menandatangani surat pernytaan perdamaian kedua belah pihak. Biasanya disaksikan oleh pejabat pemerintahan atau kepolisian. Pada tingkat grass root, massa masih bersiaga penuh untuk menanti kesempatan lain untuk adu senjata.
Semua kasus terjadi menyebar secara merata di sembilan daerah kabupaten di Bali dengan urutan terbanyak (1-5), Kabupaten Buleleng (18 kasus), kabupaten Badung (15 kasus), kabupaten Bangli (15 kasus), kabupaten Gianyar(14 kasus), dan kabupaten Karangasem (11 kasus). Daerah yang paling sepi dari hingar-bingar konflik bernuansa amuk massa adalah Kabupaten Jembrana dan Denpasar (masing-masing dengan 4 dan 3 kasus).
Tiap-tiap kabupaten ternyata memiliki kekhasan dalam hal akar konflik amuk massa. Kabupaten Buleleng, misalnya lebih sering bergolak akibat persoalan-persoalan politik, baik lokal maupun nasional. Daerah ini sejak jaman pasca kemerdekaan memang mempunyai sejarah konflik panjang terkait perbedaan kendaraan politik. Sedangkan daerah kabupaten Bangli dan Gianyar lebih didominasi oleh persoalan-persoalan adat semacam kesepekang, ayahan, dsb.nya. sedangkan akar konflik yang bersumber dari urusan dendam pribadi atau kelompok kerap meletup di daerah timur, Kabupaten Karangasem. Pada beberapa daerah amuk massa malah sering terjadi hanya berselang satu atau dua hari. Bahkan ada beberapa kasus yang terjadi dalam hari yang sama di satu wilayah kabupaten (Bangli).
Dari sisi pemicu, yaitu peristiwa pertama yang menimbulkan amuk massa, ternyata pemicu konflik lebih banyak ditimbulkan oleh aktor pemuda (di atas 20 kasus) dan menggunakan jalan umum sebagai media (panggung) konflik. Peristiwa yang menjadi pemicu konflik massa itu pun sesungguhnya secara kasat mata amat-sangat sederhana, seperti: saling pandang di jalan raya, kebut-kebutan, meludahi kelompok lain, mabuk di posko partai, saling ejek, menggoda gadis, dsb.nya. Dominannya pelaku pemicu konflik dari kalangan pemuda dapat dibaca dalam dua konteks yang berbeda. Pertama, pemuda sebagai bagian dari unsur masyarakat ternyata amat rentan untuk diprovokasi maupun menjadi provokator. Hal ini dipicu oleh masih labilnya emosi dan mental para pemuda Bali dalam merespon sebuah persoalan. Kedua, terdapat kesenjangan komunikasi yang lebar antara para tetua desa adat dengan kalangan anak muda. Kesenjangan komunikasi ini menyebabkan kelompok anak muda belum dapat dikenali betul tabiat serta perangainya oleh kaum tetua desa, termasuk oleh para prajurunya. Para pemuda sering bertindak terlalu jauh tanpa kontrol yang kuat dari para orang-tuanya. Mereka baru tersentak kaget tatkala konflik yang terjadi di depan matanya sudah sedemikian kompleksnya.
Pemicu lain yang juga terlihat dominan adalah penghasutan massa oleh orang tertentu. Si penghasut pada umumnya memanfaatkan rasa sentimen kelompok yang begitu tinggi di kalangan krama Bali. Masyarakat Bali jarang yang memiliki pemikiran bening ketika sebuah isue merebak, misalnya isu bahwa desa tetangga akan menyerang desa mereka malam harinya. Hampir semua orang percaya begitu saja, hampir tiada yang dengan kritis mengecek kebenaran isu tersebut. Kalau toh ada figur yang kritis, mereka biasanya enggan, malas, dan takut dicap tidak membela kepentingan desanya. Fenomena briuk siu (tirani mayoritas) nampaknya memang begitu kuat mencengkeram memory kolektif masyarakat Bali. Dua warga desa adat pun akhirnya terlibat konflik sengit akibat isu yang tak jelas kebenarannya.
Tak seorangpun berani menjamin kalau konflik amuk massa sejenis tak akan terulang lagi di Bali di kemudian hari. Melihat paparan kasus demi kasus amuk massa ini, boleh jadi kita semua pesimis terhadap masa depan ketentraman dan kedamaian Bali. Pulau Bali, kini, memang tak hanya lekat dengan sebutan pulau seribu pura, namun juga pulau ‘seribu horor’ ! Duh, Dewa Ratu !
Tabel 1. Akar Masalah Aksi Amuk Massa di Bali (1997-2003)
| No | Jenis akar masalah | Jumlah | Prosentase (%) | Frekwensi tertinggi |
| 1 | Dendam pribadi/kelompok | 14 | 15,9 | Th 2000 |
| 2 | Sengketa tanah pelaba pura | 6 | 6,8 | Th 1997-1998 |
| 3 | Ayahan desa (keacuhan warga, kesepekang) | 10 | 11,4 | Th.1997 |
| 4 | Kasta, wangsa | 1 | 1,1 | |
| 5 | Penghasutan & salah paham | 11 | 12,5 | |
| 6 | Ketidakjelasan batas wilayah desa adapt | 2 | 2,2 | |
| 7 | Arogansi pribadi, emosional pemuda | 10 | 11,4 | |
| 8 | Politik (lokal, nasional) | 14 | 15,9 | Th.1999 |
| 9 | Sentimen Etnis dan Agama | 2 | 2,2 | |
| 10 | Ketidakpuasan terhadap kinerja aparat negara (hukum, kepolisian, eksekutif) | 6 | 6,8 | Th 2000 |
| 11 | Sengketa penggunaan tanah kuburan adat | 2 | 2,2 | |
| 12 | Lain-lain | 10 | 11,4 | |
| Jumlah | 88 | 100 % |
Tabel 2. Lokasi Kasus adat Menurut Wilayah Kabupaten (1997-2003)
| No | Kabupaten | Jumlah | Motif dominant |
| 1 | Bangli | 15 | Adat(kasepekang, kuburan) |
| 2 | Buleleng | 18 | Politik local |
| 3 | Gianyar | 14 | Adat, batas wilayah |
| 4 | Karangasem | 11 | Dendam |
| 5 | Tabanan | 9 | |
| 6 | Badung | 15 | |
| 7 | Klungkung | 5 | |
| 8 | Jembrana | 4 | |
| 9 | Denpasar | 3 | |
| Jumlah | 88 kasus |
soekma1
